peraturan tentang desa. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, walaupun undang-undang tersebut mengakui keberadaan “peraturan yang ditetapkan oleh… kepala desa atau pejabat. peraturan tentang desa

Berikut ini admin akan membagikan Download Perdes Tentang Pungutan Desa Terbaru, jika sobat. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dengan peraturan daerah; c. Pada tatanan pemerintahan desa, maka peraturan yang dapat dibuat oleh desa adalah dalam bentuk Peraturan Desa (selanjutnya disebut Perdes) maupun Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ( Pasal 69 ayat (1) UU No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Dan Penyusunan Instrumen Hukum Di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi. id: 21 hlm. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikPeraturan Desa Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Air Merah Tahun 2023. 15. com Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa T. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 9. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaJika Sobat Desa tidak ingin repot-repot membaca satu per satu peraturan di atas tentang Apa saja Tupoksi Perangkat Desa terbaru ini. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; 8. menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat : 1. Jenis/Bentuk Peraturan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG DESA WISATA BAHARI. Dilihat 2687 Kali. terbaru dan diharapkan mampu . PMK Dana Desa 2023. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2. Definisi ini juga yang digunakanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kerjasama Desa. 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gempolan 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran. go. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF DESA, BPD DAN RT-RW. Pasal 16 Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 76); MEMUTUSKAN : Menetapkan :. PUTUSAN Nomor 128/PUU-XIII/2015. Berikut disampaikan Peraturan Desa Sarimekar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022,. Nomor Tambahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEWENANGAN DESA. 4 Pasal 1 Dalam Peraturan Lurah Desa ini yang dimaksud dengan: 1. Artinya, masa jabatan kepala desa yang seharusnya segera berakhir bakal langsung diperpanjang menyesuaikan aturan yang ada di RUU ini. Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus. id : 34 hlm. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat: . 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); - 3 - 6. Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama beserta file download nya dalam bentuk format PDF: Jika Sobat Desa tidak ingin repot-repot membaca satu per satu peraturan di atas tentang Apa saja Tupoksi Perangkat Desa terbaru ini. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); sebagaimana telah diubah beberapa kali di ubah beberapa kali terakhir di rubah. Peraturan Perundang-undangan. 07 /2018 tentang Pengelolaan Dana Desa; b. 07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. 20. 1409, kemendagri. Berdasarkan aturan-aturan tersebut, tidak sembarang orang memiliki kualifikasi untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa dan perangkat desa. Kata Kunci : Kewenangan Desa,. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. bahwa di Kabupaten Malang. Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. batas pelaporan sesuai perturan. Peraturan tentang desa yang . Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK. Pada tanggal 18 Desember 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Desa menjadi Undang-Undang Desa (UU Desa) Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Laporan Desa. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa; 1. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undanganPeraturan Gubernur (PERGUB) tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Peraturan tentang desa yang . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentangMenetapkan : PERATURAN DESA GEMPOLAN TENTANG LEMBAGA ADAT BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan: 1. 781, peraturan. go. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran PendapatanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 4. 8. Disini anda bisa mengunduh Permenkes No. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Nama istilah Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (L embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah yang termasuk jenis dan hierarki peraturan perundangan-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun2017. E. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. c. Tanggal Pengundangan. Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan tehnik penyusunannya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberi keleluasaan untuk mengelola pemerintahannya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. BAB I KETENTUAN UMUM. 5. 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa (Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan 11. U. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155); 9. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan. Lampiran. Kedudukan Peraturan Desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 5. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir3. peraturan c Desa RKP Desa, jika dan a BPD g pasal pada Bupati/Wali Kota paling 20 'dua kerja tidak hasil (21 V lebih RKP kepala Des. Mengingat :1. Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Peraturan Desa (Perdes) adalah produk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang digunakan untuk menjadi acuan pelaksanaan pemerintahan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20152014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 11. Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM RANGKA. 23 Tahun 2014; Dalam peraturan ini diatur mengenai Desa Wisata di Kabupaten Purworejo yang meliputi: Penetapan Desa Wisata; Pengelolaan, Pengembangan dan Pembatasan Usaha Desa Wisata; Hak, Kewajiban dan Larangan;. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang. Setelah Gubernur memberikan persetujuan, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah milik desa. Permendesa No 3 Tahun 2021 tentang BUMDes | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD. kumpulan peraturan perundang-undangan tentang desa: 06 februari 2023 | 116 kali: pokja posyandu desa rancaekek wetan kunjungi posyandu tingkat rw: 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa. 26/UM. bahwa desa sebagai satuan wilayah otonomi terdepan dalam usaha-usaha pengembangan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih terkait dengan kewenangan dalam pengelolaannya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. id : 21 hlm. KETENTUAN PENUTUP. 8 Th. 8. Peraturan mengenai alokasi dana desa (ADD) ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah Kabupaten atau Kota kepada pemerintah Desa yang intinya berisi mengenai prosedur pelaksanaan alokasi dana desa. Bagikan ke: Twitter Facebook. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 8 Tahun 20 1 7 yang berbunyi Segala pungutan yang dilakukan Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa ; b. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. Tugas dari Bendahara Desa seperti yang tertera dalam Pasal 7 PMK. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 3 6. Dokumen Peraturan : Permendagri No. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN DESA DAN KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK. Diubah dengan : PMK No. Karena regulasi mengenai hal itu sebelumnya sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa diatur dengan Peraturan Menteri. 8 Th. Judul. 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. adalah kegiatan yang 7 8. Dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa ini yang dimaksud dengan: Badan Publik Desa adalah Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ba. Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala DesaNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 9. Berita Desa. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan. Halaman ini telah diakses 256537 kali. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Laporan Kepala Desa; Mengingat : 1. Menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP 47/2015”) yang dimaksud dengan Alokasi Dana Desa (“ADD”) adalah dana perimbangan. 5. Pembentukan rancangan peraturan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagiamana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Ta hun 2007Definisi SOTK Pemdes. 9. Berikut ini adalah tupoksi dari Kaur Umum: Kepala urusan umum ber keduduk an sebagai unsur staf sekretariat. tentang Desa serta untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. 8 . Halaman ini telah diakses 30388 kali. T E N T A N G. penegasan mengenai pengertian pembentukan Desa yang diartikan pembentukan Desa baru sebagai akibat pemecahan,. E. Nomor Tambahan. Nomor Tambahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. id : 13 hlm Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa; 2020. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader kesehatan Pemberdayaan Masyarakat. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya. Bandung Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Kode Pos 40394. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang. 1100. 25 Apr 2020 14:49:03 311 Kali4548), perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Desa; Mengingat : 1. 72, LN. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG DESA/KALURAHAN MANDIRI BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. p enetapan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berikutnya ; d. 2021/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Info Desa – Pemerintah telah mengeluarkan Permendagri No. Tanah kas desa secara langsung disebutkan dalam Pasal 76 ayat (1) UU No. “Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus men-dapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Per-1 Utang Rosidin, Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019), hlm 15. Sepanjang penelusuran kami, memang terdapat 2 ketentuan yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (“RPJM Desa”), yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan. Pasal 15 Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pembuatan Monografi Desa dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Indonesia, Kementerian Keuangan Nomor 190/PMK. membawa perubahan yang signifikan di . Dalam proses penyusunannya hingga ditetapkan menjadi peraturan yang berlaku umum, Peraturan Desa telah melalui berbagai tahapan, antara lain: perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 6 Tahun 2014 adalah. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia. 158, TLN No.